Berita Sekolah

Arahan Dirjen Dikmen Tentang Percepatan Pendataan

A R A H A N

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH

TENTANG PERCEPATAN PENDATAAN ON-LINE

PENDIDIKAN MENENGAH

 

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada tahun 2013 sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun dan setelah memperhatikan perkembangan pelaksanaan pendataan on-line sampai saat ini, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Kami meminta kepada sekolah-sekolah yang telah ditunjuk sebagai Pusat Layanan TIK Pendidikan Menengah  agar segera melakukan sosialisasi dan melatih sekolah-sekolah lainnya  di gugus masing-masing untuk mempercepat pengumpulan data.
  2. Untuk sekolah-sekolah yang telah memasukkan data namun belum lengkap, agar segera dapat melakukan updatingterutama menyangkut data peserta didik, guru, dan fasilitas sekolah, yang sangat kami perlukan untuk menyusun perencanaan penganggaran tahun 2013, khususnya untuk program BOS-SM, BSM, bantuan fasilitas sekolah, dan program Ujian Nasional.
  3. Untuk meningkatkan validasi data yang terkumpul, proses sinkronisasi melalui filter NPSN menjadi langkah yang sangat krusial. Oleh karena itu kami meminta kepada sekolah-sekolah untuk menempuh langkah ini dengan baik dan merujuk pada referensi NPSN yang dapat di akses melalui  http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id/sipdikmen, padamenu: Data Referensi/Referensi NPSN. Sedangkan bagi sekolah yang belum memiliki NPSN agar  segera megajukan permohonan dengan mengisi formulir permintaan NPSN yang dapat diisi melaluihttp://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id/sipdikmen, pada menu: Data Referensi/Formulir NPSN.
  4. Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama sekolah-sekolah yang telah melakukan input data sampai dengan tanggal 5 September 2012 sebanyak 2.309 sekolah (lihat dihttp://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id), yaitu :  1390 (SMA), 861 (SMK), dan 58 (SMLB). Diharapkan langkah penting kita ini dapat terus ditingkatkan untuk menjamin pembangunan pendidikan menengah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

 

                                                                                                                                   Jakarta, September 2012        

                                                                                                                                   Direktur Jenderal,

  

                                                                                                                                   Hamid Muhammad